Strata Ekonomi yang Paling Sejahtera di Masa Soeharto dan Era Reformasi

[ikutdaftar]

Realitas masyarakat Indonesia yang begitu majemuk menyebabkan tingkat pengukuran kesejahteraan begitu sulit dilakukan, terlebih lagi jika menggunakan indikator kualitatif yang kadang kala subjektif. Lebih dari itu, akan sulit pula melihat tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan sistem politik otoriter masa Soeharto dan era Reformasi. Padahal, pengukuran ini penting untuk melihat dampak riil aktivitas ekonomi yang telah berjalan di Indonesia. Sebenarnya, dari tiga strata ekonomi yang ada, yakni pemilik modal (owner), korporasi, dan masyarakat bawah, kelas manakah yang paling sejahtera?




Pagi itu cuaca sedikit mendung. Waktu menunjukkan masih pukul 06.00. Namun, seorang sopir metromini di kawasan Jakarta Selatan dengan cekatan terus menginjak gas dan sesekali menekan rem bus kota yang tampak tidak terawat itu. Sang sopir, yang ditemani seorang kenek, menjalankan busnya dengan kencang dan zig-zag dengan tujuan busnya segera dipenuhi penumpang. Demi Rp2.000 per penumpang, mereka rela bekerja keras, meskipun karena laju bus yang kencang dan tidak teratur itu membahayakan mereka sekaligus penumpang bus maupun pengendara lainnya. Bahkan, si sopir dan kenek itu tak jarang bersitegang dengan sesama profesi hanya untuk mendapatkan Rp2.000.

Di tempat lain, tidak jauh dari jalan yang menjadi ajang sopir dan kenek metromini tadi mengadu nasib, seorang pria, dengan memakai dasi dan mengenakan jas, tengah berjalan menuju sebuah lift di sebuah gedung perkantoran mewah di Jakarta. Ditemani seorang rekan kerja wanitanya, pria itu terlihat serius berbincang tentang rapat yang akan segera dijalaninya pagi itu.

Dua realitas tersebut tampaknya mewakili sekian banyak perbedaan strata ekonomi masyarakat di Indonesia. Begitu banyak cara yang dilakukan untuk memperoleh kesejahteraan. Namun, yang bekerja lebih keras dan lama belum tentu mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Walaupun pada aras yang berbeda, tingkat kesejahteraan tidak selalu ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan.

Kondisi itu tampaknya kontras sekali dengan fakta perekonomian makro Indonesia. Berbagai data makroekonomi yang dilansir oleh pemerintah menunjukkan indikasi yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama triwulan III-2009, perekonomian Indonesia tumbuh 3,9%. Secara akumulatif, sampai triwulan III-2009 ini, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,2% dengan akumulasi produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp4.131 triliun.

Dari segi perkembangan harga juga tampak stabil. Walaupun selama November 2009 terjadi penurunan harga agregat (deflasi) sebesar 0,03%, tetapi secara akumulatif sampai akhir November 2009, perkembangan harga (inflasi) yang sebesar 2,45% menjadikan inflasi year-on-year (yoy) sebesar 2,41%. Dengan inflasi yang relatif rendah ini, tentu masih menjadi indikasi bahwa gejolak perekonomian global hanya memberikan imbas kecil bagi perekonomian Indonesia.

Lebih dari itu, perekonomian Indonesia pada 2010 diprognosiskan oleh beberapa lembaga riset dan kajian ekonomi, baik domestik maupun global, akan tumbuh cukup bagus. Prediksi ini berpijak pada fakta perekonomian Indonesia dalam 12 bulan terakhir yang relatif bagus. Di saat negara-negara lain perekonomiannya tumbuh negatif, Indonesia justru mencetak pertumbuhan positif. Lebih jauh, dengan fondasi ini serta menggunakan beberapa kalkulasi kuantitatif, Standard Chartered Bank, misalnya, menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia pada 2016 akan lebih baik dibandingkan dengan Korea Selatan, Jepang pada 2024, dan bahkan Inggris pada 2031.

“Dengan adanya potensi perekonomian Indonesia yang didukung oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara, ini akan menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi dunia yang paling dominan di dekade 2020-an,” nilai tim ekonomi Standard Chartered Bank belum lama ini dalam sebuah publikasi. Sungguhpun memiliki potensi yang sangat besar, tetapi apakah prognosis kinerja ekonomi tersebut akan bisa memberikan manfaat yang adil kepada semua penduduk Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, sekaligus menelisik kelas manakah yang paling sejahtera di Indonesia selama dua dekade terakhir (yang mewakili masa kepemimpinan Soeharto dan era Reformasi), akan diuraikan kinerja makro sekaligus mikro ekonomi.

Era Soeharto dan Reformasi

Selama era Reformasi, perekonomian Indonesia memang mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun berjalan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi pada tahun berikutnya justru lebih rendah. Namun, mulai 2004, pertumbuhan ekonomi berhasil menembus angka 5%. Pertumbuhan yang sebesar 5,1% itu merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya selama era Reformasi.

Pada 2005 perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi lagi, yakni sebesar 5,7%. Walaupun selama 2006 sempat turun ke angka 5,5%, tetapi dua tahun berikutnya perekonomian Indonesia berhasil mencetak rekor tertinggi pasca-Reformasi 1998. Pada 2007, PDB Indonesia tumbuh sebesar 6,3%. Bahkan pada 2008, ketika negara-negara lain yang perekonomiannya cukup besar mulai terkena dampak krisis keuangan global dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, Indonesia masih berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi 6,1% (lihat juga grafik “Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Era Soeharto dan Reformasi”).

Pertumbuhan ekonomi selama era Reformasi ini, dari sisi permintaan, memiliki pola: sebagian besar ditopang oleh pertumbuhan sektor konsumsi (terutama oleh swasta). Sektor konsumsi selama era Reformasi memiliki tren yang sama, yakni lebih dari 85% ditopang oleh konsumsi swasta.

Ini tentu berbeda dengan pola konsumsi pada rezim Orde Baru. Pada tahun fiskal 1988/1989, misalnya, dari total kontribusi sektor konsumsi yang sebesar 64,4%, 10% di antaranya dikontribusikan oleh konsumsi pemerintah. Data ini berarti bahwa walaupun secara komposisi sama, tetapi selama era Soeharto ke era Reformasi, kontribusi dari konsumsi pemerintah cenderung menurun.

Dari sisi investasi, selama era Reformasi, sektor ini mengalami pertumbuhan kontribusi dengan persentase yang cukup kecil. Ini berarti bahwa walaupun secara fundamental ekonomi Indonesia telah cukup kokoh, tetapi belum bisa memberikan kepastian akan kenaikan nilai dan kuantitas investasi.

Meskipun demikian, nilai investasi pada tiga tahun terakhir memiliki pola yang sama dengan kinerja investasi pada era Soeharto. Dengan gambaran ini, maknanya adalah bahwa secara historis, sektor investasi hanya memberikan kontribusi yang relatif rendah terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni kurang dari 25%.

Sementara itu, kontribusi dari selisih ekspor dan impor memiliki tren yang konstan, di mana net export berkontribusi sekitar 10% terhadap pertumbuhan ekonomi. Pola ini juga terjadi pada era Soeharto. Secara keseluruhan, dari sisi permintaan, perekonomian Indonesia selama era Orde Baru dan era Reformasi memiliki pola yang sama.

Adapun dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi selama era Reformasi banyak ditopang oleh sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (perdagangan dan jasa). Selama era Reformasi, terdapat tren peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier. Ini sekaligus memperlihatkan tren penurunan sektor primer (pertanian).

Di era Soeharto, seperti pada 1988/1989, sektor pertanian masih mendonasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 21,1%. Namun, di era Reformasi, pada 2008, misalnya, sektor pertanian hanya memberikan kontribusi sebesar 13,7% (lihat juga boks “Struktur Pertumbuhan Ekonomi Era Soeharto dan Reformasi”).

Uraian tersebut dikaitkan dengan struktur pertumbuhan ekonomi sisi permintaan. Artinya, peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan hanya berimbas pada konsumsi publik, tetapi tidak berdampak pada peningkatan investasi dan net export. Padahal, untuk peningkatan kontribusi sektor industri, seharusnya hal itu berdampak langsung pada investasi yang akhirnya bisa meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Namun, data tersebut, tatkala direlasikan dengan fakta kemiskinan, akan menunjukkan kontradiktif. Ini karena selama era Reformasi, meskipun kecil, terdapat tren penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dua indikasi yang berseberangan ini bisa memiliki makna bahwa walaupun ekonomi nasional digerakkan oleh konsumsi nasional serta sektor perdagangan dan industri, tetapi bisa menurunkan jumlah kemiskinan meskipun kecil.

Secara akumulatif, jumlah kemiskinan di era Reformasi masih lebih tinggi dibandingkan di era Soeharto (lihat grafik jumlah dan persentase kemiskinan). Fakta yang demikian ini berarti bahwa sektor primer (pertanian) yang di era Soeharto memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan era satu dekade terakhir terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan. Ini memang logis, karena sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling banyak dihuni oleh kelompok masyarakat miskin.

Kelas Pemodal

Untuk kelas pemodal (owner), dampak ekonomi atas perbedaan sistem politik yang ada selama satu dekade terakhir dengan sepuluh tahun sebelumnya sangat terasa. Bagi Purnomo Prawiro, misalnya. Direktur Utama Grup Blue Bird ini mengatakan, “Era Reformasi walaupun tidak protektif lagi, namun persaingan yang ada justru membuat kami terus berbenah guna meraih konsumen sebanyak mungkin. Hasilnya, walaupun kami, misalnya untuk taksi, menggunakan tarif atas, banyak konsumen yang tetap loyal terhadap kami.” Ia menambahkan, pada zaman Pak Harto dahulu, dengan sistem yang masih protektif, pihaknya memang mendapatkan keuntungan yang besar. “Namun, sekarang ini, secara umum keuntungan kami lebih besar daripada era Soeharto,” tambah Purnomo.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Bobby Gafur S. Umar, presiden direktur PT Bakrie & Brothers Tbk. “Perekonomian Indonesia di masa Soeharto dan masa sekarang sangat berbeda dari berbagai aspek. Jadi, tidak tepat menilai apa yang terjadi dulu dengan kacamata masa sekarang,” ujarnya. Bobby menegaskan bahwa ekonomi Indonesia pada masa Soeharto dan SBY adalah dua “makhluk” yang berbeda.

Mengenai tingkat pengembalian modal, Bobby yang perusahaannya bergerak di bidang investasi itu menyebutkan, “Pada prinsipnya, BNBR telah mematok tingkat pengembalian investasi berdasarkan berbagai faktor. Sampai akhir 2009 ini, sebagai perusahaan investasi, kami telah melampaui target pengembalian investasi.”

Kelas Korporasi

Bagi strata korporasi, apa yang terjadi selama era Reformasi ada yang berimbas positif maupun negatif bagi perusahaan. Menurut Gunadi Sindhuwinata, presiden direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk., selama era Reformasi ini ada perbaikan dibandingkan di masa Soeharto, tetapi perbaikan ini juga disertai kian ketatnya persaingan. “Sejak pemerintah membuka kesepakatan perdagangan, baik secara bilateral maupun multilateral, kita memiliki pesaing yang berat. Padahal, di dalam negeri sendiri masih banyak hal yang kurang bisa mengakselerasi persaingan tersebut,” ungkap Gunadi.

Sementara itu, Edgar Ekaputra, chief executive officer (CEO) PT Danareksa (Persero), mengatakan, “Iklim bisnis selama era Reformasi ini lebih baik dibandingkan masa Soeharto.” Ia menilai Indonesia yang beberapa tahun terakhir memiliki fundamental ekonomi yang cukup bagus telah menjadi alas bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. “Mereka pada awalnya memang menaruh uangnya dalam bentuk investasi di pasar uang dan modal. Namun, ketika mereka telah memastikan iklim bisnis di Indonesia benar-benar kondusif, mereka akan mengubah investasinya dalam bentuk FDI.”

Edgar yang masuk ke Danareksa pada pertengahan 1990-an itu menambahkan, “Danareksa sebagai BUMN memang mendapatkan keberpihakan cukup besar dari pemerintah. Ini akhirnya berimbas pula terhadap kinerja Danareksa. Danareksa sebenarnya bisa memenangkan pasar, termasuk memonopoli pasar. Namun, karena Danareksa dibentuk sebagai bagian pemerintah untuk mempromosikan pasar modal, maka Danareksa tidak mau memonopoli pasar.”

Mengenai komponen biaya sebagai salah satu indikasi pengeluaran perusahaan, Gunadi mengatakan dari segi harga nominal memang tidak jauh berbeda. Namun, seiring dibukanya kesepakatan perdagangan internasional, perusahaan dalam negeri dalam mendapatkan bahan baku harus bersaing dengan pemain asing. “Ini tentu berbeda dengan zaman Pak Harto, walaupun ada persaingan, tetapi cuma di dalam negeri, sehingga tidak begitu ketat.” Lanjut Gunadi, permasalahan infrastruktur menjadi variabel yang kurang bisa diprediksi dalam komponen biaya. “Masak biaya pengiriman ke Riau (dalam negeri) masih lebih besar daripada ke Singapura? Selain biaya yang terlihat, ada juga ekonomi biaya tinggi yang tidak bisa dianggarkan oleh perusahaan. Ini akhirnya berimbas pula pada ekspor. Kita mau ekspor saja kena biaya macam-macam, jadi harga barang kita di luar negeri kurang kompetitif,” ungkapnya.

Kelas Bawah

Sementara itu, untuk masyarakat kelas bawah, mereka rata-rata berpendapat bahwa di era Soeharto, walaupun dengan rezim yang otoriter, mereka lebih mudah mendapatkan penghasilan. Alhasil, para informan yang diwawancarai tim Warta Ekonomi menyatakan pada era Soeharto mereka lebih sejahtera dibandingkan di era Reformasi.

Ali, masyarakat kelas bawah yang berprofesi sebagai tukang ojek, mengemukakan pendapat serupa. “Dulu sih ojek masih jarang, saya bisa membiayai anak saya sampai SMA. Dapur rumah ngebul terus. Tetapi sekarang, dapat Rp50.000 saja sudah untung. Mana saingan makin banyak, soalnya banyak yang di-PHK memilih menjadi tukang ojek.”

Pendapat senada disampaikan oleh Rahmat, pegawai swasta yang bekerja pada institusi formal. “Zaman sekarang jadi pegawai susah, di mana-mana jadi outsourcing terus. Dikontrak tanpa ada kepastian. Kalau seperti ini, kapan bisa maju? Hidup dari gaji tidak cukup. Harus mencari pekerjaan tambahan lain.”

Seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri menambahkan, “Jujur, kalau menurut saya, enakan zaman dulu. Uang kuliah murah. Sekarang kuliah di swasta dan negeri tidak ada bedanya. Jadi sama-sama mahal. Selain itu, waktu lulus mereka masih susah cari kerja. Sekarang ini banyak S1 yang jadi pengangguran.”

Namun, seorang PNS yang enggan disebut namanya berpendapat berbeda. Ia mengatakan, “Jadi PNS zaman sekarang enak. Dari gaji saja sudah cukup untuk hidup. Apalagi kalau departemennya sudah menerapkan sistem remunerasi yang baru. Antara tunjangan dan gaji lebih besar tunjangan. Jadi, tidak usah mencari pekerjaan sampingan lagi.”

Sementara itu, Sutardi, seorang penjual pecel lele di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, yang telah berjualan selama lebih dari 20 tahun, mengungkapkan bahwa selama 10 tahun terakhir kondisi perekonomian keluarganya makin susah. “Dahulu, waktu zaman Pak Harto, saya bisa bawa pulang uang paling sedikit Rp300.000. Itu bersih dan setiap hari. Sekarang, laku Rp500.000 saja sudah untung. Belum dipotong belanjaan, belum pungutan, makin pusing,” tandasnya.

Lebih spesifik Sutardi melanjutkan, pada 1995 ia bisa meraih pendapatan kotor sebanyak Rp250.000 dari penjualan 100 porsi pecel lele dengan harga per porsi Rp2.500. Biaya produksi pecel lele sekitar 70% pada saat itu. Sekarang, dengan harga Rp7.000 per porsi, bisa terjual 100 porsi. Tiap hari untungnya sekitar Rp225.000.

Dengan menggunakan variabel pecel lele sebagai indikator, dapat dijelaskan secara kuantitatif bahwa rata-rata laba bersih penjual pecel lele yang sebesar Rp75.000 per hari lebih besar daripada laba bersih sekarang ini yang sebesar Rp210.000 (lihat boks “Analisis Variabel Pecel Lele”). Ini karena nilai Rp37.500 pada 1995 ekuivalen dengan Rp448.673 pada saat ini.

Siapakah Paling Sejahtera?

Mempertimbangkan gabungan analisis kualitatif dan kuantitatif yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa pada era Soeharto, kelas bawah merupakan strata ekonomi yang merasa paling diuntungkan. Pendapatan mereka lebih besar dibandingkan pada era sekarang ini. Hal itu sekaligus memperlihatkan bahwa pada era ini kelas pemodal dan korporasi kurang mendapatkan keuntungan besar.

Secara umum, kondisi tersebut bisa terjadi karena secara agregat biaya kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat masih dapat dikendalikan oleh pemerintah. Alhasil, setiap kenaikan pendapatan yang tidak diikuti dengan peningkatan pengeluaran dapat menyisakan penghasilan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu, di era Reformasi, berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kelas bawah lebih sedikit dalam perolehan kesejahteraan dibandingkan di era Soeharto. Ini sekaligus bermakna bahwa kelompok pemodal dan kelas korporasi merupakan dua pihak yang mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Hasil yang demikian sebenarnya kurang selaras dengan agenda reformasi, di mana momentum itu memiliki tujuan untuk lebih memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sungguhpun demikian, proses perbaikan kondisi ekonomi yang masih dan akan terus berlangsung bisa menjadi alas efektif dalam menyelaraskan pemerataan kesejahteraan. Ini karena, dengan fondasi ekonomi yang relatif stabil dan dapat diakses secara merata, tingkat kesejahteraan akan dirasakan merata pula bagi kelas pemodal, kelompok korporasi, dan strata bawah.


JATI ANDRIANTO, NURHIFEN KANIA, ADITYA PERDANA PUTRA, ISNO USNODO, FADJAR ADRIANTO, DAN MARTHAPURI DWI UTARI

(redaksi@wartaekonomi.com)

Artikel ini bersumber dari majalah Warta Ekonomi No 25 tahun XXI. Judul artikel ini adalah "Strata Ekonomi yang Paling Sejahtera di Masa Soeharto dan Era Reformasi."

sumber: Maaf, silahkan login utk melihat bagian ini.

[alexesing]

look [url=http://sell-my-settlement.allall.us/] Sell my settlement

[alexesing]

It has crave been frustrating to find a figuring out to the difficult of acne. Acne is not allowed to be in peace. I recently came across an article about a Maaf, silahkan login utk melihat bagian ini. . And more recently in my sprightliness started changing as pimples on my face began to disappear. Any longer I get a kick duration and schasliva like all people, acne mess I am no longer worried. I purpose be chuffed if help with

[alexdirrno]

I recently ran into Maaf, silahkan login utk melihat bagian ini. and I had a long rhythm with him borost as you tried to cope with this disability, there is a can credit you can get all of it, who can come in close by